Kasus dugaan korupsi dana Jaminan Pasca Tambang (DJPL) senilai Rp168 miliar kembali menjadi sorotan. Kali ini, DPD Badan Pemantau Aset Negara (BAPAN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara resmi melaporkan Gubernur Kepri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua DPD BAPAN Kepri, Ahmad Iskandar Tanjung, mengatakan laporan yang mereka serahkan sudah disertai dengan bukti-bukti kuat. Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, untuk ikut mengawal proses hukum kasus ini.
“Dana ini seharusnya digunakan untuk memperbaiki lingkungan pasca-eksploitasi. Tapi kenyataannya, uang tersebut raib. Ini bukan pelanggaran biasa, ini kejahatan terhadap keuangan negara,” kata Ahmad Iskandar.
Menurutnya, dana DJPL yang semestinya dipakai untuk pemulihan lingkungan bekas tambang justru dicairkan secara tidak sah oleh oknum pejabat daerah bersama perusahaan tambang, yang akhirnya merugikan negara hingga Rp168 miliar.
Iskandar menyebut dokumen pendukung seperti hasil supervisi KPK pada 2018 dan arsip sejak 2004 turut dilampirkan dalam laporan tersebut. Ia juga menyoroti lambannya kinerja Kejaksaan Tinggi Kepri, bahkan menilai ada upaya melindungi pihak yang terlibat.
“Saya khawatir ada konflik kepentingan. Kami minta Jaksa Agung dan Komisi Kejaksaan segera memanggil pimpinan Kejati Kepri untuk dimintai pertanggungjawaban,” ucap Iskandar.
Dalam kesempatan yang sama, kader Partai Gerindra Nico Silalahi menilai kasus ini menjadi ujian awal bagi Presiden Prabowo untuk membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi.
“Pak Prabowo pernah mengatakan akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Saatnya kita lihat apakah itu sungguh-sungguh atau hanya janji politik,” ujar Nico.
Ia pun memperingatkan, jika tidak ada tindakan nyata dari pemerintah, rakyat bisa saja mengajukan mosi tidak percaya. “Kami siap menggerakkan aksi nasional jika rezim ini mengulang kegagalan pemberantasan korupsi seperti sebelumnya,” tambahnya.
Ahmad Iskandar menegaskan, BAPAN akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia berharap Presiden menunjukkan keberpihakan pada keadilan dan tidak ragu menindak siapa pun yang terlibat, tanpa memandang jabatan atau latar belakang.
Berita Indonesia Link adalah Video Berita Update dari Indonesia dan untuk Orang Indonesia.
Berisi berita Politik, Sosial , Bisnis, Hiburan, Olahraga, Gaya Hidup, Travelling dan Student.
Berita Indonesia Link, Beritanya Orang Indonesia
